MCI – Jakarta|Federasi Serikat Pekerja Medis dan Kesehatan Indonesia (FSPMKI) menyoroti keras keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memutasi dr. Piprim SpA secara tiba-tiba. Ketua Umum FSPMKI, dr. Roy Sihotang, MARS, menyebut keputusan tersebut sebagai langkah ugal-ugalan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan baru di tengah persoalan kesehatan yang belum terselesaikan.
“Belum selesai isu pemotongan THR karyawan RSUP Dr. Sardjito dan kasus perkosaan di RSHS, sekarang muncul lagi mutasi mendadak terhadap dr. Piprim yang juga pengajar di RSCM-FKUI,” ujar dr. Roy dalam pernyataan tertulis, Sabtu, 3 Mei 2025.
Ia mendesak Menteri Kesehatan untuk segera menghentikan proses mutasi tersebut dan mengembalikan dr. Piprim ke posisi strategisnya di RSCM dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).
Saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, dr. Roy menegaskan bahwa Kemenkes seharusnya lebih fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi, seperti meningkatkan sistem keamanan di rumah sakit vertikal agar kasus kekerasan seksual tidak kembali terulang.
“Sudah waktunya juga Menkes memperhatikan para dokter peserta pendidikan spesialis (PPDS) yang bekerja keras di RS vertikal. Mereka harus diberi upah yang layak, jangan terus ditunda,” tambahnya.
FSPMKI turut mencatat sejumlah persoalan di bawah kepemimpinan Kemenkes selama pemerintahan Presiden Prabowo. Di antaranya, kasus bullying terhadap dokter PPDS yang belum tuntas, pemotongan insentif THR di RS Sardjito, serta lemahnya pengamanan di RSHS.
“Saya sarankan Menkes dan jajarannya untuk fokus memperbaiki sistem kesehatan nasional. Turunkan angka stunting, kurangi kematian ibu dan bayi, perbaiki manajemen RS vertikal. Jangan justru membuat kebijakan kontroversial yang memperkeruh suasana,” pungkas dr. Roy.
