MCI – Gunungkidul, DIY | 25 Juni 2025 — Suasana Wonosari pagi itu tampak berbeda dari biasanya. Ratusan truk dari berbagai jenis—mulai dari truk blabak, tronton, hingga dump truck—berkonvoi dari kawasan Tugu Tobong Siyono menuju Gedung DPRD Gunungkidul.
Aksi ini merupakan bentuk protes besar-besaran para sopir truk angkutan barang terhadap rencana penerapan aturan Zero ODOL (Over Dimensi Over Load) dan sejumlah kebijakan lain yang dinilai tidak berpihak kepada pelaku logistik di daerah.
Selain menolak Zero ODOL, para sopir juga menyuarakan tuntutan lain, yakni kemudahan dan transparansi dalam proses uji KIR kendaraan berat yang selama ini dianggap menyulitkan dan rawan pungli. Setibanya di depan gedung dewan, mereka memarkirkan truk secara tertib dan menggelar orasi. Sejumlah poster bertuliskan “Tolak ODOL” dan “Permudah KIR, Hentikan Pungli!” dibentangkan sebagai bentuk protes damai.
Koordinator aksi, Sulistyo, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk membuat kerusuhan, melainkan menyuarakan keadilan.
“Kami datang untuk membawa suara rakyat jalanan. ODOL itu tidak realistis jika upah angkut masih dihitung per tonase murah. Kalau diminta kurangi muatan, maka tolong tarif angkut dinaikkan. Kami juga ingin proses uji KIR diperjelas dan dipermudah, tanpa pungli atau calo,” tegasnya.
Empat Tuntutan Strategis yang Disuarakan Para Sopir:
- Menolak penerapan aturan ODOL yang direncanakan mulai berlaku pada 2026, karena dianggap memberatkan sopir dan pengusaha kecil.
- Menuntut revisi SHBJ (Standar Harga Barang dan Jasa) agar disesuaikan dengan kondisi lapangan dan menjamin upah sopir yang layak.
- Meminta kemudahan dan transparansi uji KIR, serta penghapusan praktik pungli dan percaloan yang marak terjadi.
- Menuntut penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebagaimana sudah diterapkan di beberapa daerah lain di luar DIY.
Seluruh aspirasi tersebut disampaikan langsung dalam audiensi bersama DPRD Gunungkidul, yang dihadiri oleh Ketua DPRD, anggota Komisi A dan C, serta beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Delegasi sopir dipimpin oleh Sulistyo, didampingi tokoh-tokoh lapangan seperti Mbah Bani, Heri Nglora, Pardi, Supri, Rubiyo, Rusdono, dan Budi Batusari.
Menanggapi tuntutan revisi SHBJ, Kepala Dinas PUPRKP Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto, menyatakan dukungannya. Ia menilai momen ini sangat tepat, mengingat proses revisi SHBJ sedang berlangsung bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
“Kami pada prinsipnya setuju. Dan momen revisi ini memang sedang kami rancang. Semoga hasilnya bisa lebih adil bagi semua pihak,” ungkap Rakhmadian.
Aksi yang berlangsung damai ini sempat menimbulkan kemacetan di beberapa titik. Namun berkat pengamanan dari aparat gabungan TNI dan Polri, situasi tetap terkendali dan kondusif.
Warga pun tampak menyaksikan iring-iringan truk tersebut dengan antusias. Bagi para sopir, aksi ini bukan sekadar demonstrasi, melainkan wujud solidaritas dan perjuangan untuk keberlangsungan hidup ribuan keluarga yang menggantungkan hidup pada sektor logistik.
