l
MCI – Gunungkidul, DIY |Polemik internal Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul kembali memanas. Puluhan kader yang terdiri dari pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) dan sejumlah kader senior menggelar aksi damai di Kantor DPD II Partai Golkar Gunungkidul, Sabtu (14/11/2026) siang.
Dalam aksi tersebut, perwakilan 14 PK menyampaikan pernyataan sikap dan menggugat hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Gunungkidul yang menetapkan Eri Agustin Sudiati sebagai Ketua DPD periode 2026–2031.
Para kader menilai pelaksanaan Musda menyisakan sejumlah persoalan organisasi, khususnya terkait dugaan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta hak suara pengurus di tingkat kapanewon.
Perwakilan PK Golkar, Supriyono, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keberatan kader terhadap proses pelaksanaan Musda yang dinilai tidak berjalan sesuai mekanisme organisasi.
Menurutnya, persoalan yang dipersoalkan bukan sekadar siapa yang terpilih menjadi ketua, melainkan bagaimana proses pergantian kepemimpinan partai dilaksanakan dengan tetap menghormati hak seluruh pemilik suara.
“Persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang menjadi ketua. Yang lebih mendasar adalah bagaimana aturan organisasi dijalankan dan bagaimana hak suara para pengurus dihormati,” demikian inti keberatan yang disampaikan para kader.
Dalam pernyataan sikapnya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya menggugat hasil Musda XI yang mereka nilai tidak sah, menolak pembentukan Pelaksana Tugas (Plt) pengurus PK yang dianggap dipaksakan, serta mendesak agar demokrasi internal partai dijalankan secara jujur dan sesuai AD/ART.
Mereka juga mempersoalkan penerbitan surat Plt terhadap sejumlah pengurus PK yang disebut diterima hanya beberapa jam sebelum Musda berlangsung.
Para pengurus kecamatan menilai masa kepengurusan mereka seharusnya tetap berlaku atau diperpanjang hingga Musda dilaksanakan berdasarkan ketentuan organisasi. Karena itu, keputusan pemberhentian pengurus lama dan pengangkatan Plt dianggap mengabaikan kedudukan serta hak suara pengurus PK.
Polemik tersebut bukan persoalan yang muncul secara tiba-tiba. Sebelum Musda digelar, sejumlah pengurus kecamatan dan kader senior Golkar telah menyuarakan keberatan atas penundaan agenda organisasi.
Musda XI yang semula dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2025 baru terlaksana pada 9 November 2026 di Kantor DPD Partai Golkar DIY.
Dalam forum tersebut, Eri Agustin Sudiati ditetapkan sebagai ketua secara aklamasi setelah menjadi satu-satunya bakal calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan.
Namun, keputusan tersebut justru memunculkan penolakan dari sejumlah pengurus PK se-Gunungkidul. Mereka menilai proses menuju penetapan kepemimpinan baru perlu dievaluasi, terutama menyangkut legalitas penerbitan Plt dan keterlibatan pemilik hak suara.
Melalui aksi damai tersebut, para kader berharap pimpinan Partai Golkar di tingkat yang lebih tinggi turun tangan untuk menyelesaikan persoalan internal yang berkembang di Gunungkidul.
Mereka juga menyerukan semangat “Salam Satu Golkar” sebagai ajakan menjaga persatuan kader. Namun, menurut mereka, soliditas partai tidak cukup hanya dibangun melalui seruan persatuan, melainkan harus diwujudkan dengan penegakan aturan organisasi dan penghormatan terhadap hak setiap kader.
Aksi tersebut menjadi sinyal bahwa polemik pasca-Musda XI belum selesai. Para pengurus PK mendesak agar keberatan mereka ditindaklanjuti secara serius sehingga persoalan kepemimpinan di tubuh Partai Golkar Gunungkidul tidak terus berlarut-larut.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak DPD II Partai Golkar Gunungkidul maupun Eri Agustin Sudiati terkait tuntutan dan keberatan yang disampaikan para kader tersebut.
