l
MCI – Gunungkidul, DIY | Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul menetapkan tiga orang berinisial AI, MY, dan SM sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Kantor Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul.
Penetapan tersangka dilakukan Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Gunungkidul pada Rabu (11/11/2026), setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup.
Dalam perkara pembangunan yang berlangsung pada periode 2015 hingga 2020 tersebut, hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) menemukan kerugian keuangan negara/daerah mencapai Rp588.962.540.
Ironisnya, bangunan kantor kalurahan yang dikerjakan justru tidak selesai dan tidak memenuhi kriteria keandalan bangunan negara sehingga tidak dapat dimanfaatkan atau mangkrak.
Berdasarkan hasil penyidikan, AI diduga merencanakan dan melaksanakan pembangunan gedung di atas tanah Sultan Ground (SG) tanpa izin pemanfaatan dari Kasultanan Yogyakarta.
Selain itu, realisasi anggaran pembangunan sebesar Rp588,9 juta hanya didukung bukti pertanggungjawaban sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp302,9 juta. Sementara Rp286,06 juta lainnya tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Sementara itu, MY yang menjabat Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 2015 serta anggota TPK tahun 2017 dan 2018 diduga tidak menjalankan penatausahaan keuangan sebagaimana mestinya. Penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan disebut mencapai sekitar Rp132,7 juta.
Adapun SM, selaku Ketua TPK tahun 2017 hingga 2019, juga diduga tidak melaksanakan prosedur administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. Nilai penggunaan dana yang tidak sesuai kondisi senyatanya disebut mencapai sekitar Rp153,35 juta.
Dalam proses penyidikan, Kejari Gunungkidul telah memeriksa 30 saksi dari unsur perangkat kalurahan, TPK, dan pihak terkait. Penyidik juga memeriksa ahli dari BPK RI serta menyita 80 dokumen dan barang bukti.
Temuan tersebut diperkuat Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI Nomor 51/SR/LHP/DJPI/PKN.01/09/2026 tertanggal 24 September 2026, yang menyimpulkan adanya kerugian negara/daerah sebesar Rp588.962.540 atau total loss.
Guna kepentingan penyidikan, ketiga tersangka langsung ditahan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta selama 20 hari, terhitung sejak 11 November hingga 30 November 2026.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Subsidiaritasnya, Pasal 604 dengan ketentuan juncto yang sama.
Kasus ini menjadi perhatian serius, mengingat pembangunan fasilitas pemerintahan yang seharusnya menunjang pelayanan masyarakat justru berujung pada bangunan mangkrak dan kerugian keuangan negara ratusan juta rupiah.
