l
MCI – Klaten, Jateng | Praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Soloraya berhasil dibongkar aparat kepolisian. Dalam kurun waktu satu bulan, mulai 14 Oktober hingga 13 November 2026, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dari lima Polres/Polresta berhasil mengungkap sejumlah kasus dengan total delapan orang ditetapkan sebagai tersangka.
Dari pengungkapan tersebut, kerugian negara akibat praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi itu ditaksir mencapai Rp1,3 miliar.
Lima wilayah kepolisian yang terlibat dalam pengungkapan tersebut yakni Polresta Klaten, Polres Sragen, Polres Karanganyar, Polres Boyolali, dan Polres Wonogiri. Hasil pengungkapan perkara dipaparkan dalam konferensi pers yang digelar di Polresta Klaten dengan dihadiri kapolresta serta kapolres dari masing-masing wilayah.
Dalam konferensi pers tersebut, polisi turut memperlihatkan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan para tersangka untuk menjalankan aksinya. Barang bukti itu meliputi kendaraan, pelat nomor, tangki kendaraan yang telah dimodifikasi, hingga ratusan galon berisi BBM bersubsidi.
Kapolresta Klaten Kombes Pol Ari Cahya Nugraha bersama empat kapolres lainnya menjelaskan, barang bukti yang berhasil diamankan terdiri atas BBM jenis solar sebanyak 1.134 liter, Pertalite sebanyak 2.025 liter, serta empat tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram.
Pengungkapan tersebut memperlihatkan beragam modus yang digunakan para pelaku untuk memperoleh BBM bersubsidi dalam jumlah besar. Salah satunya dengan memodifikasi tangki kendaraan agar mampu menampung bahan bakar melebihi kapasitas normal.
Selain itu, terdapat pelaku yang menggunakan banyak akun barcode dan berulang kali mengganti pelat nomor kendaraan untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi di sejumlah SPBU. Modus lainnya dilakukan dengan menyalahgunakan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi yang semestinya diperuntukkan bagi kebutuhan sektor pertanian.
BBM yang diperoleh melalui berbagai cara tersebut kemudian dikumpulkan dan ditimbun. Setelah terkumpul dalam jumlah tertentu, bahan bakar itu dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Praktik tersebut menjadi perhatian karena BBM bersubsidi sejatinya merupakan komoditas yang dialokasikan pemerintah untuk membantu masyarakat dan kelompok konsumen yang berhak. Penyalahgunaan distribusi berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan serta mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat subsidi.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Para tersangka terancam pidana penjara paling lama enam tahun.
Pengungkapan lintas wilayah ini sekaligus menjadi peringatan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi bukan sekadar pelanggaran dalam proses pembelian, melainkan persoalan yang menyangkut distribusi subsidi dan potensi kerugian negara. Pengawasan terhadap pembelian di SPBU, penggunaan barcode, serta penerbitan surat rekomendasi menjadi bagian penting untuk mencegah praktik serupa kembali terjadi.
