MCI – Gunungkidul, DIY | Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akhirnya menemukan momentum untuk menata ulang kawasan Alun-Alun Pemda Wonosari. Dalam waktu dekat, proyek besar yang digagas oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) itu akan dimulai. Namun di balik ambisi menghadirkan wajah kota yang lebih modern, muncul gejolak dari para pedagang kaki lima (PKL) yang menolak dipindahkan ke Pasar Besole, Kalurahan Baleharjo.
Selama bertahun-tahun, kawasan Alun-Alun menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat kecil. Namun rencana besar penataan infrastruktur kota kini membuat para pedagang harus angkat kaki.
“Penataan kawasan kota tidak dilakukan sepihak. Ini hasil kolaborasi lintas dinas untuk mewujudkan wajah kota yang bersih, tertib, dan bebas genangan,” tegas Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, dalam unggahan media sosial pribadinya.
Endah menegaskan, pemerintah harus mengambil keputusan strategis meski tidak semua pihak setuju. “Setiap keputusan pasti ada pro dan kontra, itu hal biasa,” tulisnya.
Hasil Rapat Koordinasi Lintas Instansi pada Selasa (14/10/2025) memastikan proyek penataan segera bergulir. Kawasan Alun-Alun Pemda akan disulap menjadi ruang publik terbuka dengan konsep serupa penataan Tugu Tobong Wonosari, yakni lebih bersih, rapi, dan ramah pejalan kaki.
Kepala Satpol PP Gunungkidul, Edi Basuki, menegaskan tidak ada lagi ruang bagi pedagang di kawasan tersebut.
“Kalau melihat desain baru Alun-Alun Pemda nanti, tidak memungkinkan pedagang bisa berjualan di situ. Ketika pembangunan dimulai, Satpol PP siap melakukan pengamanan dan penegakan perda,” tegasnya.
Baca juga : https://mediacitraindonesia.com/uang-saku-atlet-gunungkidul-tak-kunjung-cair-koni-janji-segera-tapi-kapan/
Edi menjelaskan, penertiban akan dilakukan bertahap, mulai dari Taman Kuliner hingga kawasan Alun-Alun. Penindakan akan disesuaikan dengan kebutuhan proyek agar tidak menimbulkan konflik besar di lapangan.
“Di Pasar Besole, kami sudah upayakan pedagang di badan jalan untuk pindah agar DPUPR bisa memperbaiki jalan dengan pengaspalan. Tapi tentu tidak semua lokasi bisa langsung kita tertibkan sekaligus,” katanya.
Namun di sisi lain, penolakan dari PKL masih kuat. Mereka menganggap lokasi baru kurang strategis dan khawatir kehilangan pelanggan. Bahkan muncul ancaman akan menggelar aksi ke DPRD Gunungkidul jika relokasi tetap dipaksakan.
Bagi sebagian pedagang, relokasi berarti kehilangan pusat rezeki. Bagi pemerintah, ini adalah ujian dalam menyeimbangkan antara pembangunan kota dan keadilan sosial bagi rakyat kecil.
Kini masyarakat menanti langkah lanjutan Pemkab Gunungkidul — apakah tetap tegas melanjutkan proyek penataan kota, atau membuka ruang dialog lebih luas dengan para pedagang agar solusi yang diambil tidak menimbulkan luka sosial baru di pusat kota Wonosari.
