MCI – Gunungkidul, DIY | Pemerintah Kalurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, menggelar rapat laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal), Jumat (30/01/2026) siang.
Rapat yang berlangsung di Balai Kalurahan Karangmojo tersebut dihadiri oleh lurah, pamong kalurahan, Bamuskal selaku wakil masyarakat, tokoh masyarakat, serta unsur kelembagaan kalurahan. Kegiatan ini menjadi forum musyawarah sekaligus wujud transparansi pemerintah kalurahan kepada masyarakat.
Lurah Karangmojo, Agus Budiyono, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa laporan realisasi APBKal Tahun Anggaran 2025 telah dibahas secara terbuka dan dapat diterima oleh seluruh peserta rapat. Ia menegaskan bahwa pertanggungjawaban keuangan kalurahan merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
“Pada siang hari ini kami melaksanakan pertemuan bersama seluruh Bamuskal Kalurahan Karangmojo untuk memusyawarahkan sekaligus mempertanggungjawabkan realisasi APBKal tahun 2025. Alhamdulillah, laporan kami dapat diterima oleh semua pihak,” ujar Agus Budiyono.
Meski demikian, Agus mengungkapkan adanya tantangan besar ke depan, khususnya terkait pemangkasan anggaran Dana Desa dan Dana Keistimewaan (Danais) pada Tahun Anggaran 2026. Ia menyebutkan, pada tahun 2025 Kalurahan Karangmojo menerima Dana Desa dari APBN sebesar sekitar Rp1,423 miliar, sedangkan pada tahun 2026 hanya menerima sekitar ±Rp373 juta atau mengalami penurunan yang cukup signifikan.
“Kondisi ini memang cukup mengguncang, bukan hanya Karangmojo, tetapi hampir seluruh kalurahan. Namun kami tetap optimis. Kami terus memotivasi seluruh pamong, lembaga, dan masyarakat agar roda pemerintahan tetap berjalan dan pembangunan tetap dilaksanakan,” tegasnya.
Menurut Agus, penurunan anggaran justru dapat menjadi momentum untuk mendorong kemandirian kalurahan agar tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah pusat maupun daerah. Ia menekankan pentingnya menggali potensi lokal serta mencari terobosan baru agar kalurahan mampu menghasilkan pendapatan sendiri.
“Ini menjadi PR dan tanggung jawab kami bersama. Bagaimana caranya kalurahan bisa mandiri, bisa menghasilkan, dan tidak selalu bergantung. Kami juga terus berupaya mencari jejaring atau kerja sama lain agar pembangunan tetap berjalan dan kinerja pemerintahan semakin meningkat,” jelasnya.
Ia pun memotivasi seluruh pamong dan lembaga kalurahan agar tetap kreatif dan inovatif dalam mengelola anggaran yang terbatas demi kesejahteraan masyarakat.
“Kalau hanya sekadar menghabiskan anggaran, itu sama saja. Namun jika kita mampu mandiri, bisa menghasilkan sendiri, dan mencari peluang sendiri, di situlah poin utamanya. Tujuan akhirnya tetap kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bamuskal Karangmojo, Kuruna Sujati Pitaya Niawati, menyampaikan bahwa pihaknya memahami dan mendukung apa yang telah disampaikan oleh lurah. Menurutnya, laporan pertanggungjawaban realisasi APBKal Tahun Anggaran 2025 telah disampaikan secara terbuka dan transparan.
“Kami dari Bamuskal menerima dan memahami penjelasan Pak Lurah terkait realisasi APBKal, termasuk kondisi pemangkasan anggaran. Apa yang disampaikan menjadi gambaran nyata kondisi kalurahan ke depan dan perlu disikapi bersama,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah kalurahan, Bamuskal, dan masyarakat dapat terus terjaga agar Kalurahan Karangmojo tetap mampu bertahan, berkembang, dan mandiri meski di tengah keterbatasan anggaran.
