MCI – Yogyakarta, DIY | 9 Februari 2026 — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat peran strategisnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan memutus mata rantai tengkulak yang selama ini merugikan petani jagung. Melalui sinergi lintas sektor, Polri memfasilitasi akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta penyerapan hasil panen oleh Bulog, guna menjamin keberlanjutan usaha tani jagung pakan ternak.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi (rakor) Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri yang digelar di Mabes Polri dan diikuti seluruh Polda se-Indonesia secara daring. Rakor dipimpin Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, dengan melibatkan Kementerian Pertanian, Bulog, BPK, asosiasi pabrik pakan ternak, serta perbankan Himbara.
Brigjen Langgeng menyampaikan, keberhasilan Indonesia yang tidak melakukan impor jagung pakan ternak pada tahun sebelumnya menjadi modal penting untuk memperkuat strategi ketahanan pangan 2026. “Rakor ini menjadi momentum konsolidasi agar capaian tahun lalu bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Polri hadir untuk memastikan petani mendapatkan dukungan dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan antara kelompok tani (poktan) jagung dengan perbankan Himbara dalam mengakses pembiayaan KUR. Skema ini telah berjalan di sejumlah wilayah seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memanfaatkan kredit untuk tanam ulang serta perluasan lahan. Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mengungkapkan bahwa BRI menyiapkan plafon KUR Mikro pertanian sebesar Rp180 triliun pada 2026, termasuk untuk komoditas jagung.
Sementara di sektor hilir, Polri mendorong kemitraan dengan Bulog untuk menyerap hasil panen petani agar tidak jatuh ke tangan tengkulak dengan harga murah. Bulog menargetkan penyerapan hingga 1 juta ton jagung pada tahun ini dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.400 per kilogram. “Kami menjaga agar harga di tingkat petani tidak jatuh di bawah HPP. Praktik ini sudah berjalan di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan,” kata Brigjen Langgeng.
Program ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur menjadi lahan produktif, sekaligus memperkuat pendampingan manajerial bagi petani. Dengan pengelolaan usaha tani yang lebih baik, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, membayar pinjaman tepat waktu, serta memperoleh kesejahteraan yang lebih layak.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Polri optimistis ekosistem jagung nasional akan semakin kuat, produksi dalam negeri meningkat, dan ketergantungan pada impor dapat ditekan. Lebih dari itu, kehadiran negara diharapkan benar-benar dirasakan petani di desa-desa sebagai jaminan akses modal, kepastian harga, dan perlindungan dari praktik tengkulak yang merugikan.
