MCI – Gunungkidul, DIY |Pesta olahraga seharusnya menjadi panggung kebersamaan. Porda XVII DIY di Gunungkidul, yang dibuka Selasa (09/09/2025), semestinya menyatukan semangat sportivitas, kebanggaan daerah, dan keterbukaan bagi seluruh elemen masyarakat. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya: Dinas Kominfo Gunungkidul tega membatasi ruang kerja jurnalis dengan hanya mengeluarkan 30 ID Card peliputan.
Pertanyaan besar pun mencuat: Apa dasar pembatasan itu? Apakah Kominfo takut panggung megah Porda diekspos lebih luas? Ataukah ada kepentingan sempit di balik seleksi wartawan yang boleh masuk dan yang tidak?
Kebijakan ini bukan hanya soal angka, melainkan soal prinsip. Wartawan lokal yang sehari-hari berjibaku mengabarkan berita tentang Gunungkidul merasa diasingkan di tanah sendiri. Lebih ironis lagi, Ketua Panitia Porda, Agus Mantara, justru menegaskan bahwa panitia tidak pernah menutup diri dari media. Artinya, sorotan tajam kini sepenuhnya tertuju ke Kominfo Gunungkidul.
Baca juga : https://mediacitraindonesia.com/pelaku-pembawa-kabur-uang-rp-10-miliar-bank-jateng-ditangkap-di-gunungkidul/
Lembaga yang seharusnya menjadi garda keterbukaan informasi justru berubah menjadi “penjaga gerbang” yang pilih kasih. Sikap ini jelas mencederai semangat kebebasan pers dan bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menjamin hak setiap jurnalis untuk meliput tanpa diskriminasi.
Olahraga selalu mengajarkan nilai: fair play, sportivitas, dan keterbukaan. Sayangnya, nilai itu justru tidak tercermin dalam cara Kominfo Gunungkidul memperlakukan awak media.
Jika tidak segera ada klarifikasi transparan, Kominfo Gunungkidul akan terus dikenang bukan sebagai mitra media, melainkan sebagai penghalang informasi. Dan bila itu terjadi, Porda XVII DIY akan tercatat bukan hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai panggung kelam bagi demokrasi informasi di Gunungkidul.
